Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Wacana Kenaikan Disiplin Dan Penegakan Aturan Protokol Kesehatan Covid-19

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 pada intinya berisi perlindungan terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota supaya menerapkan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang melanggar Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota (Perwal).

Dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, bahwa dalam rangka menjamin kepastian aturan, memperkuat upaya dan memajukan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, untuk mengambil tindakan yang diharapkan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian aturan, memperkuat upaya dan mengembangkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) di seluruh kawasan provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Khusus terhadap para Gubernur, Bupati, dan Wali kota, sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 diharuskan

a. memajukan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pe:ngendahan Corona Viru Disease 2019 (COVID19) dcngan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh etika, tokoh penduduk , dan bagian masyarakat yang lain;

b. menyusun dan mcnetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan antara lain:

1) keharusan mematuhi protokol kesehatan antara lain mencakup:

a) pemberian kesehatan individu yang mencakup:

(1) memakai aiat pelindung diri berbentukmasker yang menutupi hidung dan verbal hingga dagu, jika harus keluar rurnah atau berinteraksi clengan orang lain yang tidak dimengerti status kesehatannya;

(2) membersihkan tangan secara terstruktur;

(3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan

(4) mengembangkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b) derma kesehatan penduduk , antara lain mencakup:

(1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media isu untuk menunjukkan pemahaman dan pengertian mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVTD-1e);

(2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang gampang diakses dan menyanggupi tolok ukur atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand saftitizer);

(3) upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang mau beraktivitas;

(4) .upaya pengaturan jaga jarak;

(5) pencucian dan disinfeksi lingkungan secara bersiklus;

(6) penegakan kedisiplinan pada perilaku penduduk yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Cororta Virus Disectse 2O19 (COVID-19); dan

(7) fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan perkara untuk mengantisipasi perryebaran Corona Vinrus Disease 2019 (COVID-19).

2) keharusan mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada angka i) dikenakan terhadap perorangan, pelaku perjuangan, pengurus, penyelenggara, atau penanggung jawab kawasan darr akomodasi lazim.

3) kawasan dan fasilitas biasa sebagaimana dimaksud pada angka 2), meliputi:

a) perkantoran/daerah kerja, usaha, dan industri;

b) sekolah/institusi pendidikan yang lain;

c) kawasan ibadah;

d) stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;

e) transportasi lazim; kendaraan eksklusif;

g) toko, pasar terbaru, dan pasar tradisional;

h) apotek dan toko obat;

i) warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;

j) pedagang kaki lima/lapak penganan ;

k) perhotelan/penginapan lain yang sejenis;

l) kawasan pariwisata;

m) kemudahan oelayanan kesehatan;

n) area publik, daerah lairinya yang mampu menjadikan kerumunan massa; dan

o) tempat dan fasiliters umum dalam protokol kesehatan yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ajakan.

4) Perorangan, pelaku perjuangan, pengurus, penyelenggara, atau penanggung jawab daerah dan fasilitas lazim sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5) Memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh perorangan, pelaku perjuangan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kawasan dan fasilitas lazim.

6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa:

a) teguran mulut atau teguran tertulis;

b) kerja sosial;

c) denda administratif; atau

d) penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

7) menampung ketentuan terkait penyediaan prasarana dan fasilitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

8) menampung ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana gosip/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi penduduk .

9) melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh aclat, tokoh masyarakat, dan komponen penduduk yang lain.

c. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada abjad b, mengamati dan diadaptasi dengan kearifan lokal dari masing-masing kawasan.

d. Dalam pelaksanaar, penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selengkapnya silahkan download Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui link di bawah ini.

Link download Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 (disini)

Demikian isu tentang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Semoga ada manfaatnya.

= Baca Juga =